Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas saat di wawancarai wartawan pada kunjungan kerja ke Wasirawi, Manokwari, Papua Barat (22/8/2025). Foto : Arr/Andri

PARLEMENTARIA, Manokwari - Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Wasirawi, Papua Barat, dinilai menjadi salah satu pemicu konflik di Papua. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menilai persoalan tambang ilegal telah lama menjadi sumber tarik-menarik kepentingan, bahkan sampai melibatkan kelompok bersenjata.

“Sebenarnya salah satu pemicu konflik di Papua adalah perebutan lokasi tambang yang diakses semua pihak tanpa melihat masyarakat sekitar sebagai pemilik wilayah. Contoh besar adalah blok Wabu, sampai sekarang Antam belum bisa masuk karena tarik-menarik dengan kelompok KKB. Kasus Wasirawi ini jangan sampai berkembang seperti itu,” ungkap Mandenas saat di wawancarai wartawan pada kunjungan kerja ke Wasirawi, Manokwari, Papua Barat (22/8/2025).

Ia menekankan perlunya penataan ulang seluruh wilayah pertambangan rakyat di Papua dengan regulasi yang jelas serta supervisi dari pemerintah daerah.

“Saya pikir semua wilayah pertambangan di Papua harus ditata ulang. Pemerintah daerah harus diberi kewenangan menata masyarakatnya, mendukung administrasi, dan menjamin legalitas hukum. Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden bisa menjadi solusi agar masyarakat ikut aktif mengelola sumber daya alamnya,” ujar Mandenas.

Bupati Manokwari, Hermos Indou, sependapat bahwa keberadaan tambang ilegal tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. Ia menegaskan, praktik ini seringkali hanya menguntungkan pihak luar tanpa memberi manfaat nyata bagi warga setempat.

“Problem kita hari ini, tambang ada tetapi orang lain datang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan meninggalkan kerusakan lingkungan yang hebat. Ini ketimpangan yang harus kita cegah. Karena itu, kami pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk memastikan penertiban tambang di Wasirawi berjalan baik,” tegas Hermos.

Ia menambahkan, pemerintah daerah siap bersinergi dengan kebijakan Presiden dan DPR RI untuk memastikan pertambangan rakyat di Papua dikelola dengan adil.

“Kalau tambang ini ditata dengan koperasi berbasis masyarakat, maka semua pihak bisa merasakan manfaatnya. Tidak boleh ada yang egois, semua harus menikmati bersama-sama,” tutup Hermos. (aar/aha)